Jan

Pemerintah, Kerja Keras Rakyat, dan Energi Kita

Written by Widyanarko Published in: Journal, Politics PDF

“...Sesuatu yang menjadi kepentingan orang banyak diabaikan oleh manusia-manusia yang lebih mementingkan apa yang bisa menjadi miliknya sendiri daripada apa yang seharusnya dimiliki bersama orang lain.” (Aristoteles, Mankiw, Gregory N., “Principle of Microeconomics” 2nd Ed, Harcourt Publisher, 2001)

kerja-keras-adalah-energi-kita Pemerintah pernah menjanjikan bahwa Indonesia akan sejahtera tahun 2015, dan akan maju, menjadi negeri ke lima termaju di dunia, pada tahun 2030. Dua angka ajaib ini (2015 dan 2030) jangan sampai dilupakan. Pada tahun 2015 nanti, melalui Program Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals-MDGs) pemerintah bertanggung jawab untuk membebaskan rakyat dari kemiskinan, penyakit, kematian balita dan ibu hamil, meluaskan akses terhadap pendidikan, serta kerusakan lingkungan. Sedangkan pada tahun 2030 nanti, pemerintah bercita-cita Indonesia akan menjadi negara industri maju dan masuk lima besar kekuatan ekonomi dunia. Bercita-cita tentu baik sekali namun bila jauh dari realitas hanya akan menuai janji-janji kosong. Itu namanya jauh panggang dari api. Menitipkan Cita-cita di Kantung Pemodal Asing Hanya beberapa hari selepas RUU Penanaman Modal yang menjadi pelengkap kebahagiaan dominasi modal asing disahkan, pemerintah kembali menaikkan harga BBM.

Seperti diumumkan oleh Pertamina akhir tahun 2008, jenis BBM yang naik adalah pertamax (dari Rp4.900 per liter menjadi Rp5.600 per liter), pertamax plus (dari Rp5.250 per liter menjadi Rp5.850 per liter), premium industri (dari Rp 4.650,6 menjadi Rp5.459,05 per liter), minyak tanah industri (dari Rp5.152,4 menjadi Rp5.370,2 ), minyak diesel (dari Rp4.772,9 menjadi Rp5.038 per liter), solar industri (Rp4.983 menjadi Rp5.126 per liter), solar transportasi (dari Rp5.209,5 menjadi Rp5.359 per liter), dan minyak bakar (Rp3.205,4 menjadi Rp3.221,9 per liter). Walau nilai kenaikan yang terjadi tampak tidak signifikan (kenaikan terbesar adalah pada premium industri sebesar 17,4%), industri-industri nasional yang sudah ringkih pastilah semakin terbebani saja. Gelombang PHK akan tetap menjadi ancaman. Begitu pula dengan harga-harga kebutuhan pokok dan TDL, yang akan ikut-ikutan naik. Kenaikan sekecil apapun akan mempengaruhi biaya produksi (cost of production) setiap industri. Terbukti industri makanan dan minuman sudah menyatakan akan menaikkan harga 5-15% (Bisnis Harian, 3 April, 2007). Ringkihnya industri kita, selain karena kenaikan harga BBM, juga disebabkan membengkaknya biaya produksi ’siluman’ (pungli, sogok-menyogok, uang keamanan, dan lain-lain). Sebagai illustrasi, dari hasil identifikasi perusahaan Jepang, bila biaya produksi manufaktur kita diberi indeks 100, maka Cina hanya sekitar 62, Filipina 77, Malaysia 79, dan Thailand 89. Struktur biaya produksi manufaktur kita juga sangat rentan dimana biaya siluman mencapai 33.37, dan biaya untuk material mencapai 58.26. Sebagai bandingannya: di Cina hanya 17.06 dan 39.89. Persoalan pokok industri kita bukanlah karena minimnya investasi asing yang (terlalu) sering didengung-dengungkan oleh para penganut ideologi neoliberalisme. Secara historis sebagian besar industri nasional, sejak pembukaan arus modal asing 1967, memang memiliki struktur yang dangkal, yang hanya dipaksa untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri, bukan kebutuhan pembangunan fondasi industri jangka panjang dalam negeri. Karena itu, kenaikan yang tidak signifikan atas harga BBM per 1 April 2007 ini tidak boleh dianggap remeh. Industri Nasional akan sekali lagi terkorbankan karenanya. Ini merupakan strategi cerdik pemerintah untuk mengelabui rakyat—menaikkan sedikit demi sedikit agar tak kentara. Haruslah diketahui bahwa pada hakikatnya subsidi BBM di tahun 2008 telah jauh-jauh hari ditargetkan akan berkurang separuhnya (dari Rp 61,8 trilyun di tahun 2007 menjadi Rp 35,2 trilyun di tahun 2008). Alasan naiknya harga jual minyak di pasar Singapura (MOPS) hanya dicari-cari saja. Lihat saja nanti bila harga minyak di sana turun, pasti harga BBM di Indonesia tidak ikut turun—seperti kasus yang sudah-sudah. Pengesahan RUU Penanaman Modal (UU PM) demi investasi asing turut menjadi pelengkap derita bangsa Indonesia. “Kekurangan investasi asing!”: selalu itu-itu saja doktrin neoliberal yang diasupkan pada rakyat. Seakan-akan sebagai negara ke-5 terkaya dalam sumber daya alam, kita tidak memiliki apapun untuk dijadikan modal. Sebelum disahkannya UU PM itu saja, investasi asing yang sudah berkeliaran di Indonesia 10 tahun terakhir diperkirakan mencapai 70% dari keseluruhan modal —namun tokh, rakyat tak juga sejahtera. Artinya, ada sebuah skenario sistematis dan mendunia untuk menyerahkan ‘hidup-mati’ perekonomian negeri kepada modal asing. Venezuela menambah bukti bahwa investasi asing bukanlah satu-satunya faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Investasi asing yang masuk ke Venezuela bahkan menurun dari $5,6 milyar, di tahun 1997, menjadi hanya $2,7 milyar di tahun 2006, namun ekonomi Venezuela terus berkembang dengan pertumbuhan mencapai 8% pada tahun 2006, yang merupakan angka tertinggi di kawasan Amerika Selatan. GDP (Pendapatan Kotor dalam Negeri) bahkan melonjak dari sekitar $92 milyar tahun 2002 menjadi $170 milyar tahun 2006. Beberapa hal penting yang dibahas dalam UU PM sesungguhnya menunjukkan keberpihakan dan pembelaan pemerintah terhadap para pemodal asing, yang tercermin dalam pasal-pasal seperti: - Kepemilikan asing dalam bisnis di Indonesia tidak dibatasi—boleh sampai 100% (pasal 1 ayat 3) untuk semua sektor (pasal 2) dengan perlakuan yang sama dari Negara (pasal 6); - Nasionalisasi tidak dimungkinkan untuk dilakukan oleh Negara (pasal 7); - Pemodal asing bebas memindahkan/menarik modalnya ke manapun (pasal 8); - Hak atas tanah diberikan sebagai insentif untuk pemodal asing (pasal 19); - Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai diberikan berturut-turut selama 95 tahun, 80 tahun, dan 70 tahun. Semenjak UU tersebut diterapkan, otomatis, kendali perekonomian kita (termasuk energi dan kekayaan alam lain), yang saat ini sudah didikte asing lewat program-program Bank Dunia dan IMF, dipertajam lagi dengan menyerahkannya langsung kepada para pemodal asing. Rakyat Indonesia selama beberapa generasi ke depan akan hanya dibiarkan menjadi penonton—menonton bisnis-bisnis itu datang (modal) dan pergi (modal dan keuntungan)—serta menjadi pekerja murah (baca: bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa). Betapa rendahnya harga diri rezim SBY-JK ini. Mungkin mengejar target memperoleh ‘laba bersih’ selagi masih berkuasa: karena mereka tahu rakyat tidak akan memilih mereka lagi di 2009. Bergandengan bersama kebijakan ekonomi neoliberal, kedaulatan atas energi (penyediaan dan penyaluran) sedang digunduli. Tak hanya gundul, malah dapat rompal pula. Sepertinya kerja keras adalah energi kita dalam slogan PT. Pertamina akan menguap bila pemerintah masih saja mengabaikan kerja keras rakyat dan menitipkan sumber energi kita pada pihak asing seperti yang selama ini dilakukan. (bersambung - tulisan pertama dari serial tulisan tentang kerja keras adalah energi kita, sebagai gambaran sebuah artikel ekonomi dan politik). Soalnya gw jadi salah satu juri pertamina blog contest ... hehehe